Penganugerahan KH.Abdurrahman Wahid Sebagai Bapak Ombudsman RI
Ditulis oleh Syaeful Bachri
Senin, 08 Februari 2010 17:00
Dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), Senin 8 Februari 2010 Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan acara penganugerahan KH Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Ombudsman Republik Indonesia. Acara yang diselenggarakan di kantor Ombudsman Republik Indonesia JL. IR. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh Yani Wahid (keluarga), sahabat almarhum, dan tamu undangan lainnya.
Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
Ditulis oleh Aliamsyah
Jumat, 05 Februari 2010 03:36
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 4 Februari 2010 mengikuti Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan). Hadir dalam Rakornis tersebut adalah Drs. Zafrullah Salim, MH (Direktur Publikasi, Kerja Sama, dan Pengundangan) yang mewakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Tema yang diangkat dalam Rakornis tersebut adalah "Prioritas Penyelenggaraan Strategi Pertahanan: Membangun MEF dan Memantapkan Pengelolaan Wilayah Perbatasan".
An Overview: Transnational Crime Issues In International Criminal Law Associated With MLA Regim
Ditulis oleh Harniati, S.H, L.L.M [1]
Senin, 01 Februari 2010 22:54
“Any international enforcement system depends on the cooperation of States. The stronger the cooperation, the more effective international enforcement” (M. Cherif Bassiouni[2])
A. Introduction.
As an effect of globalization, today states are increasingly faced crimes which crossed national borders. Thus, more and extra international cooperation is an essential component of criminal investigation or prosecutions. Since criminal activities go beyond the national borders, it is clear that the international community has recognized the need for enhancing cooperation[1], particularly with respect to gathering evidence located outside national state borders.
Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang LPSK
Senin, 01 Februari 2010 16:18
Untuk mendukung kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan suatu Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Sistem Manejemen Sumberdaya Manusia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk itu pada hari ini Senin tangal 1 Februari 2010 diselenggarakan rapat harmonisasi mengenai Rancangan Peraturan Presiden tersebut. Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tersebut dipimpin oleh DR. Wicipto Setiadi, SH, MH (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan) dan diselenggarakan di ruang Legisprudensi Lantai I Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), Senin 8 Februari 2010 Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan acara penganugerahan KH Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Ombudsman Republik Indonesia. Acara yang diselenggarakan di kantor Ombudsman Republik Indonesia JL. IR. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh Yani Wahid (keluarga), sahabat almarhum, dan tamu undangan lainnya.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 4 Februari 2010 mengikuti Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan). Hadir dalam Rakornis tersebut adalah Drs. Zafrullah Salim, MH (Direktur Publikasi, Kerja Sama, dan Pengundangan) yang mewakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
A. Introduction.
Untuk mendukung kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan suatu Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Sistem Manejemen Sumberdaya Manusia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk itu pada hari ini Senin tangal 1 Februari 2010 diselenggarakan rapat harmonisasi mengenai Rancangan Peraturan Presiden tersebut. 
