ABSTRACT
Constitution is fundamental norm of state because it contains the vision and objectives of the country and also propose the principles and basic rules governing the life of the nation, state and communities. One of the main important instrument in the system of state power is a judicial power. The independency of judicial power should be maintained and protected, indeed, the accountability of judicial power must be improved. There are 2 (two) changes period of the Constitution in a historical perspective of the Indonesia public institutions, such: firstly, the changes of constitution in the post-independence of the state; and secondly, the constitutional changing of new order period and/or in the early days of the order of the Reformation.
Rabu, 1 September 2010 Direktorat Jenderal Perturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Qomaruddin,S.H.,M.H.). Penyusunan Rancangan Undang-Undang ini didasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25 A, Pasal 27, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
| [ ] | 101 Kb | |
| [ ] | 209 Kb |
ABSTRAK
Jakob Tobing, mantan Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR 1999 menyatakan proses reformasi konstitusi (constitutional reform) yang dipercayakan rakyat kepada PAH I khususnya semula dikesankan underestimate bahwa MPR (1999 – 2004) tidak akan mau dan tidak akan mampu mereformasi sistem politik secara bermakna. Kilas balik (flash back) “rasanya” rakyat Indonesia patut mengacungkan jempol, angkat topi sebagai tanda hormat kepada pimpinan dan anggota PAH I saat itu maupun segenap anggota MPR 1999.
Harmonisasi Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diselenggarakan pada hari Senin, 30 Agustus 2010 yang bertempat di Gedung Direktorat Jenderal PP Kementerian Hukum dan HAM RI. Rapat Harmonisasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Qomaruddin, S.H.,M.H.) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
| [ ] | 132 Kb |
Halaman 1 dari 21 halaman
Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan
Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Pembahasan dan Pengesahan RUU Komponen Cadangan (Komcad) menolak pembahasan dan pengesahan pada tahun ini. Pasalnya secara umum sifat dari Komcad, dan pengangkatan anggota Komcad di dalam RUU sebenarnya bersifat wajib...
Selengkapnya ...Sebanyak delapan Ombudsman Daerah di Indonesia, berkumpul di Makassar untuk menyatakan sikap menolak keberadaan Undang – Undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Delapan daerah ini bahkan akan melakukan yuducial review terhadap...
Selengkapnya ...Banyaknya undang-undang (UU) yang disusupi kepentingan asing merupakan bukti bahwa fungsi legislasi dan pengawasan yang DPR sangat lemah. “Itu kolonialisme baru dari kekuatan asing untuk menjajah dan menghisap ekonomi Indonesia,” kata Prof Sri Edi...
Selengkapnya ...Jadwal Kegiatan/Rapat
| Selasa Sep 07, 2010 @10:00 - 13:00 RPP tentang Sumbangan dan Biaya Pembangunan Infrastruktur yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto |
Jurnal dan Artikel Terbaru
Gabung di Komunitas
Rancangan Peraturan
Diskusi di Forum
Re:Salam Kenalsatria 2-9-2010 3:35 |
Re:Pemberitahuan mengenai pertanyaan Penerimaa...andi 1-9-2010 22:45 |
Re:Salam Kenalkris 1-9-2010 19:04 |
Salam Kenalsatria 1-9-2010 7:11 |
registrasi cpnsdedy 1-9-2010 2:10 |
Komentar Terbaru
- Adanya UU baru jangan sampai malah menjadi beban bagi daerah. Karena tidak ...
03 Sep 2010 - 00:42
Ditulis oleh Dewa Ayu Putu C. - aduh lama bget se,gg ada kabar* pengumuman nya,,,,, tolong donk,kbarin sece...
02 Sep 2010 - 19:12
Ditulis oleh linda trisnawati - Walaikum salam... Alhamdulillah kbr baik, terima kasih. Mohon maaf saya bar...
02 Sep 2010 - 10:15
Ditulis oleh andriana krisnawati - pada saat saya mendaftar, bukti pendaftaran ku tidak ke save, sedangkan set...
01 Sep 2010 - 23:51
Ditulis oleh maliki - Bagus tuh aku setuju sekali. Lebih bagusnya kalo kita dikasih pilihan mau p...
01 Sep 2010 - 14:27
Ditulis oleh untung susanto
Pengundangan
|
Peraturan Bank Indonesia Nomor:12/16/PBI?2010 Tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
File: ... |
|
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive ... |
|
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Calon ... |
|
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Diundangkan ... |
Pencarian
Peraturan Baru
Link Terkait
Yang Online









![]() | Hari ini | 5686 |
![]() | Kemarin | 111873 |
![]() | Minggu ini | 390405 |
![]() | Minggu Lalu | 478536 |
![]() | Bulan ini | 219022 |
![]() | Bulan Lalu | 2245068 |
![]() | Total | 8910208 |














