ABSTRACT

Constitution is fundamental norm of state because it contains the vision and objectives of the country and also propose the principles and basic rules governing the life of the nation, state and communities. One of the main important instrument in the system of state power is a judicial power. The independency of judicial power should be maintained and protected, indeed, the accountability of judicial power must be improved. There are 2 (two) changes period of the Constitution in a historical perspective of the Indonesia public institutions, such: firstly, the changes of constitution in the post-independence of the state; and secondly, the constitutional changing of new order period and/or in the early days of the order of the Reformation.

Rabu, 1 September 2010 Direktorat Jenderal Perturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Qomaruddin,S.H.,M.H.). Penyusunan Rancangan Undang-Undang ini didasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25 A, Pasal 27, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lampiran

Penjelasan RUU	[ ]	101 Kb
Draf RUU	[ ]	209 Kb

ABSTRAK

Jakob Tobing, mantan Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR 1999 menyatakan proses reformasi konstitusi (constitutional reform) yang dipercayakan rakyat kepada PAH I khususnya semula dikesankan underestimate bahwa MPR (1999 – 2004) tidak akan mau dan tidak akan mampu mereformasi sistem politik secara bermakna. Kilas balik (flash back) “rasanya” rakyat Indonesia patut mengacungkan jempol, angkat topi sebagai tanda hormat kepada pimpinan dan anggota PAH I saat itu maupun segenap anggota MPR 1999. 

Harmonisasi Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diselenggarakan pada hari Senin, 30 Agustus 2010 yang bertempat di Gedung Direktorat Jenderal PP Kementerian Hukum dan HAM RI. Rapat Harmonisasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Qomaruddin, S.H.,M.H.) Penyusunan  Rancangan Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Lampiran

Draf RPP

[ ]

132 Kb