Setgab Targetkan RUU Pemilu Tuntas Pekan ini
Partai koalisi yang tergabung dalam Setgab menargetkan untuk menyelesaikan pembahasan mengenai RUU Pemilu pada pekan ini. Sekretaris Setgab, Syarif Hasan mengatakan pembahasan untuk RUU Pemilu selama ini berkutat pada hal yang sama. Yakni Parliamentary Threshold (PT), Daerah Pemilihan (Dapil), dan sistem pemilu.
“Target setgab menyelesaikan RUU pemilu insya Allah pekan ini. Membahas hal-hal yang selama ini alot,” katanya baru-baru ini. Menurutnya, pertemuan setgab mulai mengerucut pada kesepakatan bersama. Terkait dengan PT, hampir mayoritas anggota Setgab sepakat untuk mengusung besaran 4 persen. Selain besaran PT, hal yang sudah disepakati mencakup system pemilu yang nantinya akan dilakukan.
Mayoritas sepakat untuk mengusung sistem pemilu proporsional terbuka. Begitu pula dengan perluasan Dapil yang besarannya sudah disepakati. Setgab tetap mengusung komposisi 3-10 untuk dapil di Pemilu 2014.
Namun, diakuinya masih ada partai koalisi yang belum satu suara dan kesepakatan itu belum diketok. “Masih ada yang belum sepakat, semangatnya empat persen,” katanya. Ia menyebut partai koalisi yang belum satu suara adalah PKS, terutama dalam kaitannya dengan system pemilu yang nantinya diusung.
“Semua partai sudah sepakat yang belum tinggal PKS. Tapi semangatnya masih ada dan masih ada wacana untuk kita saling tukar info dan komunikasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali mengatakan pertemuan Setgab belum pada level ketua umum. Pertemuan yang dilakukan baru sebatas perwakilan dari partai masing-masing. “Ya memang sudah pertemuan, Cuma pada level ketua umum belum dilakukan,” katanya.
Ia sendiri mengaku belum meng-up date perkembangan terbaru mengenai poin krusial dalam RUU pemilu. Ia menyakini dalam konteks RUU Pemilu tetap akan ada negosiasi dan kompromi, misalnya terkait dengan besaran PT. “Besaran PT yang ditetapkan masing-masing fraksi, saya yakin bukan harga mati. Jadi harus ada negosiasi dan kompromi-kompromi,” katanya.
sumber: republika
Link Terkait:
- Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multi Partai di Indonesia
- Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis
- Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Bawaslu Minta Cabang Hingga ke Tingkat II di Revisi UU Pemilu
- Revisi UU Penyelenggara Pemilu Harus Tuntas
- PKS Setuju Voting Revisi UU Penyelenggara Pemilu
- Partai Besar Dituding Kondisikan Buntunya Revisi UU Pemilu
- KPU Sarankan UU Pemilu dan Parpol Diselesaikan Lebih Dahulu
- RUU Penyelenggara Pemilu, Bila Demokrat Tetap Tolak, Golkar Minta Voting
- DPR: Revisi UU Parpol Segera Dirampungkan
- RUU Partai Politik Disetujui Jadi Undang Undang
- 19 Partai Non-parlemen Gugat UU Partai ke MK
- Jelang Paripurna, RUU Pemilu Masih Didebat
- 18 Partai Minta MK Cabut UU Partai Politik
- Sembilan Pasal UU Pemilu Diusulkan Direvisi
- Tiga hal krusial RUU Pemilu belum disepakati Panja
- Revisi RUU Pemilu Diharapkan Segera ke Rapat Paripurna
- Belum Tuntas, Revisi UU Pemilu Batalkan Saja
- RUU Penyelenggara Pemilu Segera Dibawa ke Paripurna
- Jabatan Komisioner KPU Berpotensi Jadi Jembatan Politik
- Diperkirakan Molor, Pembahasan Revisi UU Pemilu
- RUU Pemilu Atur Sanksi untuk Lembaga Survei
- Pansus RUU Pemilu terima DIM dari pemerintah
- RUU Pemilu perbaiki seluruh regulasi pemilu
- Ambang Batas Dinaikkan Agar Sistem Presidensial Efektif
- Gugatan UU Penyelenggara Pemilu Resmi Dicabut
- Penyelesaian RUU Pemilu Terancam Molor
- MK Minta DPR Tak Emosi Terkait UU Soal KPU
- Pembahasan RUU Pemilu Sudah di Tahap Panja
- Pembahasan RUU Pemilu masih Mandeg
- Kini, Warga Tanpa KTP Masuk ke DPT Khusus
- UU Pemilu Terancam Digugat ke MK
- Gugatan UU Pemilu Jangan Hambat Tahapan Pemilu
- PAN usulkan revisi UU Pilpres

