PKS Setuju Voting Revisi UU Penyelenggara Pemilu
Pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang mempersilahkan Komisi II DPR melakukan pengambilan suara (voting) apabila tidak kunjung menemukan kata sepakat terhadap isi draf revisi UU Penyelenggara Pemilu direspon positif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Saya setuju," ujar anggota Komisi II dari Fraksi PKS Agus Poernomo ketika dihubungi Kamis (28/10/2010). Menurut dia, mekanisme voting lebih baik ketimbang pembahasannya terus menerus menemui kebuntuan (deadlock).
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pada Rabu (27/10) mempersilahkan Komisi II DPR untuk menempuh mekanisme voting apabila tidak kunjung menemukan kata sepakat terhadap isi draf revisi UU Penyelenggara Pemilu.
Diketahui, pembahasan UU Penyelenggara Pemilu terhenti karena adanya perbedaan pendapat antar fraksi. Tujuh dari sembilan fraksi menginginkan adanya kemudahan bagi anggota parpol untuk masuk menjadi anggota KPU. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak.
Sumber: okezone
Link Terkait:
- Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multi Partai di Indonesia
- Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis
- Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Bawaslu Minta Cabang Hingga ke Tingkat II di Revisi UU Pemilu
- Revisi UU Penyelenggara Pemilu Harus Tuntas
- Partai Besar Dituding Kondisikan Buntunya Revisi UU Pemilu
- KPU Sarankan UU Pemilu dan Parpol Diselesaikan Lebih Dahulu
- RUU Penyelenggara Pemilu, Bila Demokrat Tetap Tolak, Golkar Minta Voting
- 19 Partai Non-parlemen Gugat UU Partai ke MK
- Jelang Paripurna, RUU Pemilu Masih Didebat
- 18 Partai Minta MK Cabut UU Partai Politik
- Sembilan Pasal UU Pemilu Diusulkan Direvisi
- Tiga hal krusial RUU Pemilu belum disepakati Panja
- Revisi RUU Pemilu Diharapkan Segera ke Rapat Paripurna
- Belum Tuntas, Revisi UU Pemilu Batalkan Saja
- RUU Penyelenggara Pemilu Segera Dibawa ke Paripurna
- Jabatan Komisioner KPU Berpotensi Jadi Jembatan Politik
- Diperkirakan Molor, Pembahasan Revisi UU Pemilu
- RUU Pemilu Atur Sanksi untuk Lembaga Survei
- Pansus RUU Pemilu terima DIM dari pemerintah
- RUU Pemilu perbaiki seluruh regulasi pemilu
- Gugatan UU Penyelenggara Pemilu Resmi Dicabut
- Penyelesaian RUU Pemilu Terancam Molor
- MK Minta DPR Tak Emosi Terkait UU Soal KPU
- Pembahasan RUU Pemilu Sudah di Tahap Panja
- Setgab Targetkan RUU Pemilu Tuntas Pekan ini
- Pembahasan RUU Pemilu masih Mandeg
- Kini, Warga Tanpa KTP Masuk ke DPT Khusus
- UU Pemilu Terancam Digugat ke MK
- Gugatan UU Pemilu Jangan Hambat Tahapan Pemilu
- PAN usulkan revisi UU Pilpres

