DPR hanya mampu menyelesaikan 14 rancangan undang-undang menjelang akhir masa persidangan II 2010-2011. Sementara dua RUU lagi kemungkinan disahkan pada penutupan masa sidang, lusa.

"6 RUU telah disahkan menjadi undang-undang, kemungkinan ada tambahan dua RUU sebelum berakhirnya masa sidang. 8 RUU dari draf RUU Kumulatif Terbuka telah disahkan," ujar Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono dalam rapat paripurna di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (14/12).

Menurut Ignatius, pada 2010 prioritas legislatif nasionalnya ada 70 RUU. Sebanyak 36 RUU usulan dari DPR, sedangkan 34 RUU dari pemerintah.

Ignatius menerangkan, 16 RUU Prolegnas 2010 dalam proses pembicaraan tingkat I dan akan dilanjutkan pembahasannua pada 2011. Sementara 5 RUU telah diharmonisasi oleh Badan Legislasi dan 41 RUU masih dalam tahap penyusunan.

"Yang dalam masih penyusunan 16 RUU dari DPR dan 25 RUU,"cetus dia.

Politikus Partai Demokrat ini menilai realisasi Prolegnas masih jauh dari target. Dia mengakui pembahasan dan penyusunannya belum maksimal. Itu terjadi antara lain karena komitmen terhadap Prolegnas sebagai satu-satunya instrumen pembentukan UU belum sepenuhnya ditaati, baik oleh pemerintah maupun DPR. Alhasil masih sering terjadi masuknya RUU yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar prioritas.

Ignatius berpendapat, produktivitas rendah anggota dewan tersebut juga akibat ketaatan terhadap pemenuhan jadwal legislasi masih kurang sehingga menyulitkan tercapainya kuorum dalam rapat pembahasan RUU. Pada akhirnya menunda atau menghambat pembahasa RUU.

"Selain itu terdapat sejumlah RUU yang tertunda pembahasan atau deadlock karena adanya ketidaksepahaman antara pemerintah dengan DPR atau adanya ketidak sepakatan di internal kementerian,"cetus dia.

Dalam pidatonya, Ignatius menuturkan Baleg DPR mempunyai 71 RUU Prioritas pada 2011. Terdiriatas 33 RUU usulan baru dan 38 RUU dari Prolegnas 2010. Selain itu ada pula 5 RUU bersikap kumulatif terbuka. Namun sidang paripurna hari ini memutuskan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didrop. Jadi, Prolegnas 2011 berjumlah 70 RUU.

Sumber: metrotvnews