Sabtu, 04 Februari 2012
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Kamis, 3 Feb 2012, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama-sama dengan instansi terkait melakukan pengharmonisasian mengenai penyusunan RPP tentang tingkat ketelitian peta rencana tata ruang. Rencana tata ruang dilaksanakan melalui proses perencanaan tata ruang yang menghasilkan antara lain peta rencana tata ruang , pemanfaatan ruang berdasarkan hasil perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan , dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan peta rencana tata ruang.

   

RPP tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

   

RPP tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu juga, perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam. Oleh sebab itu perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap, dan mudah serta murah.

   

RPP tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang keimigrasian

Terkait dengan bidang keimigrasian, Senin (30/1) siang,  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama-sama dengan instansi lain mengadakan rapat mengenai penyusunan RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

   

Halaman 1 dari 50 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Aset Bank Century Tersebar di 14 Negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pengembalikan aset negara terkait kasus Bank Century di luar negeri. Saat ini, aset negara dalam kasus Bank Century tersebar di 14 negara. Berdasarkan Perpres Nomor...

Selengkapnya ...
UU Pengadaan Tanah Tunggu Perpres

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun tengah menggodok rancangan Perpres secara intensif. "Perpres...

Selengkapnya ...
Amendemen kelima UUD diharapkan perketat syarat capres

Rencana perubahan (amendemen) kelima terhadap Undang Undang Dasar 1945 diharapkan memasukkan poin untuk memperketat persyaratan bagi proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. "Mestinya ke depan dipertimbangkan persyaratan agar calon yang maju menjadi...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Senin Feb 06, 2012 @14:00 - 16:00
Harmonisasi RPP Cuti PNS

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pengundangan

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial File: ...

Tentang Pengelolaan Zakat File : ...

Tentang Kode Etik Pegwai Pemasyarakatan   File: ...

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar ...

Pencarian

Pengumuman Lelang

PUU ANTI KORUPSI

Peraturan Baru

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial File: ...

Tentang Pengelolaan Zakat File: ...

Tentang Rumah Susun File: ...

Tentang engesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai ...

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial File: ...

UU-P3

Kalender Kegiatan

February 2012
S S R K J S M
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 192 pengunjung dan 1 pengurus yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini9090
mod_vvisit_counterKemarin51278
mod_vvisit_counterMinggu ini415148
mod_vvisit_counterMinggu Lalu587902
mod_vvisit_counterBulan ini347105
mod_vvisit_counterBulan Lalu3049409
mod_vvisit_counterTotal61637401

Hari ini: 05 Feb 2012

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.info
www.djpp.depkumham.go.id