Refering to the numbers of contamination and/or environment harm cases, or can be also conceived of environmental crime, both for happened in our society and around the world, then show that environment that properly made everlasting exactly disregarded. If this condition will be long drawn out, then, it can be imagined that the environment where we properly can live in secure and prosperous, healthy and humanize will not be occured. This Article is strived to discuss an existance of the efforts of environment crime prevention that it is of course have a scope, problem, special method attention and at the same time is its challenge arena for its development.
ABSTRACT
Constitution is fundamental norm of state because it contains the vision and objectives of the country and also propose the principles and basic rules governing the life of the nation, state and communities. One of the main important instrument in the system of state power is a judicial power. The independency of judicial power should be maintained and protected, indeed, the accountability of judicial power must be improved. There are 2 (two) changes period of the Constitution in a historical perspective of the Indonesia public institutions, such: firstly, the changes of constitution in the post-independence of the state; and secondly, the constitutional changing of new order period and/or in the early days of the order of the Reformation.
Rabu, 1 September 2010 Direktorat Jenderal Perturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Qomaruddin,S.H.,M.H.). Penyusunan Rancangan Undang-Undang ini didasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25 A, Pasal 27, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
| [ ] | 101 Kb | |
| [ ] | 209 Kb |
ABSTRAK
Jakob Tobing, mantan Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR 1999 menyatakan proses reformasi konstitusi (constitutional reform) yang dipercayakan rakyat kepada PAH I khususnya semula dikesankan underestimate bahwa MPR (1999 – 2004) tidak akan mau dan tidak akan mampu mereformasi sistem politik secara bermakna. Kilas balik (flash back) “rasanya” rakyat Indonesia patut mengacungkan jempol, angkat topi sebagai tanda hormat kepada pimpinan dan anggota PAH I saat itu maupun segenap anggota MPR 1999.
Halaman 1 dari 21 halaman
Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan
Menghindari kemungkinan klaim negara lain terhadap warisan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, pemerintah menyusun RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Internasional atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). "Negara-negara berkembang, termasuk...
Selengkapnya ...Badan Pengawas Penilihan Umum (Bawaslu) menginginkan penguatan kelembagaan dengan mewacanakan keberadaan Bawaslu hingga tingkat kabupaten atau kota. Masukan ini ditujukan untuk revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilu. Ketua Bawaslu,...
Selengkapnya ...Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Pembahasan dan Pengesahan RUU Komponen Cadangan (Komcad) menolak pembahasan dan pengesahan pada tahun ini. Pasalnya secara umum sifat dari Komcad, dan pengangkatan anggota Komcad di dalam RUU sebenarnya bersifat wajib...
Selengkapnya ...Jadwal Kegiatan/Rapat
| JEV_NO_EVENTS |
Jurnal dan Artikel Terbaru
Gabung di Komunitas
Rancangan Peraturan
Diskusi di Forum
Re:Hak Warga Negarakris 5-9-2010 17:31 |
Re:arsip yang masih belum lengkapkris 5-9-2010 14:18 |
arsip yang masih belum lengkapj3ddy 4-9-2010 18:55 |
Mohon Jawabansoeandrie 4-9-2010 16:44 |
Hak Warga Negaraall 4-9-2010 8:29 |
Komentar Terbaru
- kapan info hasil yang lolos administrasi deokumham yangan lama2 kami sangat...
09 Sep 2010 - 12:23
Ditulis oleh didi hardiyanto - thnks bgt ada pnduan praktis ini,bs brmnft bgt bwt q & lainnya

07 Sep 2010 - 12:28
Ditulis oleh ocha
informasi&konfirmasi dari bapak sangat kami tunggu
06 Sep 2010 - 14:55
Ditulis oleh ruslan abdulgani- selamat malam bapa / ibu saya mau tanaya pengumuman hasil seleksi, truz pen...
06 Sep 2010 - 01:10
Ditulis oleh nur kholis - Dengan hormat, Kepada panitia Cpns depkumham kanwil jateng untuk menginform...
05 Sep 2010 - 09:42
Ditulis oleh Ahmad Nur Wahyuti
Pengundangan
|
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem ... |
|
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan ... |
|
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Calon ... |
|
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Diundangkan ... |
Pencarian
Peraturan Baru
Link Terkait
Yang Online









![]() | Hari ini | 6129 |
![]() | Kemarin | 97563 |
![]() | Minggu ini | 422620 |
![]() | Minggu Lalu | 643756 |
![]() | Bulan ini | 894993 |
![]() | Bulan Lalu | 2245068 |
![]() | Total | 9586179 |














