Kamis, 09 September 2010
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Perusakan Lingkungan dan Pencegahan Kejahatan

Refering to the numbers of contamination and/or environment harm cases, or can be also conceived of environmental crime, both for happened in our society and around the world, then show that environment that properly made everlasting exactly disregarded. If this condition will be long drawn out, then, it can be imagined that the environment where we properly can live in secure and prosperous, healthy and humanize will not be occured. This Article is strived to discuss an existance of the efforts of environment crime prevention that it is of course have a scope, problem, special method attention and at the same time is its challenge arena for its development. 

   

Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman

ABSTRACT

Constitution is fundamental norm of state because it contains the vision and objectives of the country and also propose the principles and basic rules governing the life of the nation, state and communities. One of the main important instrument in the system of state power is a judicial power. The independency of judicial power should be maintained and protected, indeed, the accountability of judicial power must be improved. There are 2 (two) changes period of the Constitution in a historical perspective of the Indonesia public institutions, such: firstly, the changes of constitution in the post-independence of the state; and secondly, the constitutional changing of new order period and/or in the early days of the order of the Reformation.

   

Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional

 

Rabu, 1 September 2010 Direktorat Jenderal Perturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Qomaruddin,S.H.,M.H.). Penyusunan Rancangan Undang-Undang ini didasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25 A, Pasal 27, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lampiran
Download this file (Penjelasan keamanan nasional.doc)Penjelasan RUU[ ]101 Kb
Download this file (draf keamanan nasional.doc)Draf RUU[ ]209 Kb
   

Civic Education Langkah Berikut Setelah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945

ABSTRAK

Jakob Tobing, mantan Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR 1999 menyatakan proses reformasi konstitusi (constitutional reform) yang dipercayakan rakyat kepada PAH I khususnya semula dikesankan underestimate bahwa MPR (1999 – 2004) tidak akan mau dan tidak akan mampu mereformasi sistem politik secara bermakna. Kilas balik (flash back) “rasanya” rakyat Indonesia patut mengacungkan jempol, angkat topi sebagai tanda hormat kepada pimpinan dan anggota PAH I saat itu maupun segenap anggota MPR 1999. 

   

Halaman 1 dari 21 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Lindungi Warisan Budaya, Pemerintah Rancang UU Terkait

Menghindari kemungkinan klaim negara lain terhadap warisan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, pemerintah menyusun RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Internasional atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). "Negara-negara berkembang, termasuk...

Selengkapnya ...
Bawaslu Minta Cabang Hingga ke Tingkat II di Revisi UU Pemilu

Badan Pengawas Penilihan Umum (Bawaslu) menginginkan penguatan kelembagaan dengan mewacanakan keberadaan Bawaslu hingga tingkat kabupaten atau kota. Masukan ini ditujukan untuk revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilu. Ketua Bawaslu,...

Selengkapnya ...
LSM Tolak RUU Komcad Dibahas Tahun Ini

Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Pembahasan dan Pengesahan RUU Komponen Cadangan (Komcad) menolak pembahasan dan pengesahan pada tahun ini. Pasalnya secara umum sifat dari Komcad, dan pengangkatan anggota Komcad di dalam RUU sebenarnya bersifat wajib...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

JEV_NO_EVENTS

Jurnal dan Artikel Terbaru

Perusakan Lingkungan dan Pencegahan Kejahatan
Refering to the numbers of contamination and/or environment harm cases, or can be also conceived of environmental ...

Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman
ABSTRACT Constitution is fundamental norm of state because it contains the vision and objectives of the country ...

Legislasi dan Perubahan Iklim
Abstract The world is facing a crucial issue of climate change, which since 1992 is to be tackled through the ...

Civic Education Langkah Berikut Setelah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945
ABSTRAK Jakob Tobing, mantan Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR 1999 menyatakan proses reformasi konstitusi ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pengundangan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem ...

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan ...

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Calon ...

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Diundangkan ...

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Pencarian

Peraturan Baru

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan ...

Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan ...

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat ...

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/36/PBI/2008 Tentang Operasi Moneter ...

Tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah File: ...

Kalender Kegiatan

September 2010
S S R K J S M
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi

Yang Online

Saat ini 999 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini6129
mod_vvisit_counterKemarin97563
mod_vvisit_counterMinggu ini422620
mod_vvisit_counterMinggu Lalu643756
mod_vvisit_counterBulan ini894993
mod_vvisit_counterBulan Lalu2245068
mod_vvisit_counterTotal9586179

Hari ini: 10 Sep 2010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.info
www.djpp.depkumham.go.id