No

JUDUL

PEMRAKARSA
TANGGAL

KETERANGAN 

1

RUU tentang Kearsipan

ARSIP NASIONAL RI
No. HK.00/1167/2008
Tgl 17 September 2008

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-200 tanggal 19 Februari 2009.

2

RUU tentang Transfer Dana

Menteri Hukum dan HAM

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke Mensesneg Nomor : PPE.PP.02.03-378 tanggal 27 April 2009

3

RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Rights of the Child on the sale of cildren, child protitution and child pornograpy (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak, Protitusi Anak, dan Pornografi Anak).

Departemen Luar Negeri

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-624 tanggal 30 Juli 2009.

4

RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalm Konflik Bersenjata.

Departemen Luar Negeri

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-624 tanggal 30 Juli 2009.

5

RUU tentang Tata Informasi Geospasial.

Surat kepada bakosurtanal
No. HK.00.01/117-KA/IX/2008.
Tanggal 15 September 2008.

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-781, tgl 1 Oktober 2009.

No

JUDUL

PEMRAKARSA
TANGGAL

KETERANGAN

1

RUU tentang Veteran

Departemen Pertahanan
No. B/1356/16/19/114/XI/2008
Tgl 28 November 2008

• Disarankan dilakukan perbaikan draf.

2

RUU tentang Hukum Disiplin Militer.

Departemen Pertahanan
No. B/1249/16/05/03/ROKUM
Tgl 10 November 2008
Masuk 10 November 2006

• Ditindak lanjuti dengan tim kecil.
• Sedang diperbaiki sistematikanya dan sanksi pidana ringannya diperjelas.

3

RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Departemen Hukum dan HAM
No. HAM-OT.03.01-913
Tgl 6 Mei 2009

• Ditindak lanjuti dengan tim kecil.

4

RUU tentang Ratifikasi Convension On Cybercrime.

Depkominfo
No. 225/M.KOMINFO/9/2008
Tangal 26 September 2008

• Akan dikembalikan, agar draf diperbaiki.

5

RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Depkominfo
No. 225/M.KOMINFO/9/2008
Tangal 26 September 2008

• Akan dikembalikan, agar draf diperbaiki.

6

RUU tentang Tata Informasi Geospasial.

Surat kepada bakosurtanal
No. HK.00.01/117-KA/IX/2008.
Tanggal 15 September 2008.

• Sedang dilakukan pembahasan oleh tim kecil yang terdiri  dari Bakosurtanal, Setneg, dan Depkumham.
• Proses tindak lanjut masukan rapat plen tangal 10 Agustus 2009 di Depkumham, akan dijadwalkan rapat tim kecil khususnya mengenai substansi kewenangan Badan Pertanahan nasional (BPN)

7

RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional

Kemenko Kesra
560/KMK/SES/IX/2009
Tgl 15 September 2009

• Dalam proses penyelesaian surat hasil rapat pengharmonisasian beserta draf rancangan undang-undanganya.

No

JUDUL

PEMRAKARSA
TANGGAL

KETERANGAN

1

RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional .

LAPAN
No. B/2004/95/XI/2006
Tgl. 1 November  2006-11-10 Surat Masuk 7 November 2006

• RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional .dikembalikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen. PP No. PPE.PP.02.01–92 tanggal 30 Januari 2009.
• Diharapkan agar dibahas ulang dengan sector-sektor terkait.

2

RUU tentang DAKTILASKOPI

Departemen Hukum dan HAM
Ditjen AHU
No. C/2004/95/XI/2008
Tgl 7 Juni 2007

• RUU tentang DAKTILASKOPI.dikembalikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen. PP No. PPE.PP.02.01–93 tanggal 30 Januari 2009.
• Karena Ruu tersebut sudah ada Tim dan telah selesai pembahasannya di Dit. Perancangan.

3

RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kementerian PAN
No. B/61/MENPAN/1/2007
Tgl 12 Januari 2007

• Dikembalikan ke  Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Menteri, berkaitan dengan masalah bentuk bantuan hukum.