No

JUDUL

PEMRAKARSA
TANGGAL

KETERANGAN

1

RPP tentang Tata Cara Perizinan Pengawasan Keramaian Umum Dan Kegiatan Masyarakat Lainnya Serta Pemberitahuan Kegiatan Politik Dan Pengamanan Penyampaian Pendapat Pribadi di Muka Umum.

POLRI
No. B/21/1/2009
tgl 8Januari 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-319 tanggal 31 Maret 2009.

2

RPP tentang Mobilitas Penduduk

Departemen Dalam Negeri
No. B.188.31/2892/SJ
tgl 24 September 2008

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-458 tanggal 29 Mei 2009

3

RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda Aceh.

Departemen Dalam Negeri
No. 188.31/2174/SJ
Tgl 18 Juli 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-663 tanggal 14 Agustus 2009

4

RPP tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara RI

POLRI
No. B/51/1/2006
tgl 9 Januari 2006

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-674 tanggal 19 Agustus 2009

5

RPP tentang Pemindahan Ibukota Kab. Blitar dari Wilayah kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar Provinsi jatim.

Departemen Dalam Negeri
No. 135/1453/PUM
Tgl  5 Oktober 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-817 tanggal 16 Oktober 2009

6

RPP tentang Pemindahan Ibukota Kab. Probolinggo dari Wilayah kota Probolinggo ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo Provinsi Jatim.

Departemen Dalam Negeri
No. 135/1385/PUM
Tgl 18 September 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-818 tanggal 16 Oktober 2009

7

RPP tentang Pemindahan Ibukota Kab. Badung dari Wilayah kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kab. Badung Provinsi Bali.

Departemen Dalam Negeri
No. 188/1261/PUM
Tgl 10 Agustus 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-664 tanggal 16 Oktober 2009

8

RPP tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang _ed an Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Departemen Keuangan
No. S-24/MK.1/2008
Tgl 15 Januari 2008
Diterima 15 Januari 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.6.PP.02.03 – 22 tanggal 16 Januari 2009

9

RPP tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

Departemen Keuangan
No. S-575/Mk.02/2008
Tgl 3 November 2008
Diterima 12 November 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 152  tanggal 12 Februari 2009

10

RPP tentang PMN Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Proyek Infrastruktur

Departemen Keuangan
No. S-716/MK.06/2008
Tgl 16 Desember 2008
Diterima 18 Desember 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 118 tanggal 4 Februari 2009

11

RPP tentang PMN Sebagai Tambahan Modal Perum Perumnas

Departemen Keuangan
No. S-681/MK.01/2008
Tgl 10 Desember 2008
Diterima 24 Desember 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 21 tanggal 15 Januari 2009

12

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Departemen Keuangan
No. S-690/MK.06/2008
Tgl 10 Desember 2008
Diterima 24 Desember 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 198 tanggal 19 Februari 2009

13

RPP tentang PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dalam melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) dan ayat (2d) UU Pajak Penghasilan

Departemen Keuangan
No. S-693/MK.01/2008
Tgl 10 Desember 2008
Diterima 24 Desember 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 30 tanggal 19 Januari 2009

14

RPP tentang PPh atas Penghasilan Bunga Obligasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan

Departemen Keuangan
No. S-693/MK.01/2008
Tgl 10 Desember 2008
Diterima 24 Desember 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 30 tanggal 19 Januari 2009

15

RPP tentang Bantuan atas Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan

Departemen Keuangan
No. S-693/MK.01/2008
Tgl 10 Desember 2008
Diterima 24 Desember 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 30 tanggal 19 Januari 2009

16

RPP tentang PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Orang Pribadi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan

Departemen Keuangan
No. S-693/MK.01/2008
Tgl 10 Desember 2008
Diterima 24 Desember 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 30 tanggal 19 Januari 2009

17

RPP tentang PPh dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka di Bursa

Departemen Keuangan
No. S-754/MK.01/2008
Tgl 31 Desember 2008
Diterima 6 Januari 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 30 tanggal 19 Januari 2009.

18

RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Departemen Keuangan
No. S-52/MK.02/2009
Tgl 30 Januari 2009
Diterima 9 Februari 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 253 tanggal 10 Maret 2009.

19

RPP tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atau Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua

Departemen Keuangan
No. S-27/MK.01/2009
Tgl 16 Januari 2009
Diterima 21 Januari 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 324 tanggal 1 April 2009.

20

RPP tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai

Departemen Keuangan
No. S-534/MK.01/2008
Tgl 24 September 2008
Diterima 13 Oktober 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 379 tanggal 27 April 2009

21

RPP tentang Perum Jasa Tirta II

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
No. S-786/MBU/2008
Diterima 31 Oktober 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 334 tanggal 3 April 2009

22

RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Departemen Keuangan
No. S-279/MK.06/2008
Tgl 10 Juni 2008
Diterima 14 Juni 2008

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 364 tanggal 21 April 2009

23

RPP tentang Penambahan PMN pada Perusahaan Perseroan PTPN V

Departemen Keuangan
No. S-130/MK.06/2009
Tgl 27 Februari 2009
Diterima 3 Maret 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.02.03 – 326 tanggal 2 April 2009.

24

RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Hukum dan HAM

Departemen Keuangan
No. S-136/MK.02/2009
Tgl 5 Maret 2009
Diterima 10 Maret 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE. PP.01.02 – 303 tanggal 23 Maret 2009.

25

RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Perpustakaan Nasional

Departemen Keuangan
No. S-129/MK.02/2009
Tgl 27 Februari 2009
Diterima 6 Maret 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen  PP No. PPE.3.PP.02.03 -411 tanggal 11 Mei 2009

26

RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Badan Pusat Statistik

Departemen Keuangan
No. S-190/MK.02/2009
Tgl 27 Maret 2009
Diterima 13 April 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 439 tanggal 19 Mei 2009

27

RPP tentang PNBP Lembaga Administrasi Negara

Departemen Keuangan
No. 292/MK.02/2009
Tgl 15 Mei 2009
Diterima 27 Mei 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 639 tanggal 4 Agustus 2009

28

R.Permenkumham tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp 0,- bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Izin Masuk Kembali, dan Pengenaan Biaya Beban

Departemen Keuangan
No. S-295/MK.02/2009
15 Mei 2009
Diterima tgl 27 Mei 2009

• Penyampaian hasil kepada Menteri Hukum dan HAM melalui memorandum Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tanggal 24 Juli 2009

29

RPP tentang PMN ke dalam Perusahaan Umum Jamkrindo dan RPP tentang PMN ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASKRINDO

Departemen Keuangan
No. S-388/MK.06/2009
1 Juli 2009
Diterima tgl 14 Juli 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 638 tanggal 4 Agustus 2009

30

RPP tentang PNBP Badan Pemeriksa Keuangan

Departemen Keuangan
No. 411/MK.02/2009
2 Juli 2009
Diterima tgl 15 Juli 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 651 tanggal 10 Agustus 2009

31

RPP tentang PNBP Departemen Dalam Negeri

Departemen Keuangan
No. S-215/MK.02/2009
Tgl 15 April 2009
Diterima tgl 21 April 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 661 tanggal 10 Agustus 2009

32

RPP tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Departemen Keuangan
No. S-104/MK.02/2009
Tgl 16 Februari 2009
Diterima tgl 27 April 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 661 tanggal 10 Agustus 2009

33

RPP tentang Pendirian Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

Departemen Keuangan
No. S-474/MK.08/2009
Tgl 7 Agustus 2009
Diterima tgl 20 Agustus 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE3.PP.02.01 – 785 tanggal 5 Oktober 2009

34

RPP tentang Perubahan Struktur Kepemilikian Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Persero PT Bank Tabungan Negara

Departemen Keuangan
No. S-592/MK.06/2009
Tgl 5 Oktober 2009
Diterima 19 Oktober 2009

• Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 808 tanggal 14 Oktober 2009

35

RPP tentang Perubahan Atas PP No.29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

K P K
No. B-1817/01/VII/2008
Tgl. 29 Juli 2008

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-16  tanggal 13 Januari 2008.

36

RPP tentang Perubahan Kelima Atas PP No.28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI.

Kementerian Negara PAN
No. B/09/D.II.PAN/01/2009
Tanggal 6 Januari 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-52  tanggal 20 Januari 2009.

37

RPP tentang Perubahan Kelima Atas PP No.29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI.

Kementerian Negara PAN
No. B/09/D.II.PAN/01/2009
Tanggal 6 Januari 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-52  tanggal 20 Januari 2009.

38

RPP tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Wakuwuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI.

Kementerian Negara PAN
No. B/09/D.II.PAN/01/2009
Tanggal 6 Januari 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-52  tanggal 20 Januari 2009.

39

RPP tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Wakuwuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota POLRI.

Kementerian Negara PAN
No. B/09/D.II.PAN/01/2009
Tanggal 6 Januari 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-52  tanggal 20 Januari 2009.

40

RPP tentang Dosen

Departemen Pendidikan Nasional
No.110/MPN/HK/2007
Tgl 11 Juli 2007 dan
No.0902/g/hk/2009
Tgl 27 Maret 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-407 tanggal 4 Mei 2009.

41

RPP tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Departemen Pendidikan Nasional
No.80/MPN/HK/2007
Tgl 4 Juni 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-473 tanggal 5 Juni 2009.

42

RPP Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

Departemen Pendidikan Nasional
No. 2306/G/LL/2005
Tgl 20 juli 2005

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-690 tanggal 26 Agustus 2009.

43

RPP tentang Kenaikan Gaji Pokok Anggota TNI/POLRI

Kementerian Negara PAN
No. B/09/D.II.PAN/01/2009
Tgl 6 Januari 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-52 tanggal 20 Januari 2009.

44

RPP tentang Kenaikan Pensiun/Tunjangan Pokok TNI/POLRI

Kementerian Negara PAN
No. B/09/D.II.PAN/01/2009
Tgl 6 Januari 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-52 tanggal 20 Januari 2009.

45

RPP tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.

Kementerian Negara PAN
No. B/1376/M.PAN/04/2009
Tgl 22 April 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-484 tanggal 2 Juni 2009.

46

RPP tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Dari Perancangan
2 April 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-14 tanggal 30 Juni 2009.

47

RPP tentang hak keuangan/Administratif Bagi Ketua  Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial serta mantan ketua, Wakil ketua dan Anggota komisi Yudisial beserta janda/Duda.

Kementerian Negara PAN

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE.PP.02.03-538 tanggal 29 Juni 2009.

48

RPP tentang Pengelolaan Hutan Adat

Departemen Kehutanan
No. S.462/MENHUT-II/2007
Tgl 13 Juli 2007
Surat penyampaian kembali
Departemen Kehutanan
No. S.462/MENHUT-II/2007
Tgl 13 Juli 2007

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-295, tgl 19 Maret 2009.

49

RPP tentang Litbang resiko Tinggi

Kementerian Riset dan Teknologi
No. 154/M/IX/2007
Tgl. 26 september 2007

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-406, tgl 4 Mei 2009.

50

RPP tentang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Kehutanan

Departemen Kehutanan
No. S.72/Menhut-II/2007
Tgl. 7 Februari 2007
Surat penyampaian kembali Setjen Dep. Kehutanan
No.S.353/II-KUM/2008
Tgl 18 April 2008.

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-600, tgl 22 Juni 2009.

51

RPP tentang Tatanan dan Penyelenggaraan Perkereta Apian

Departemen Perhubungan
No. B.12/HK.005/Mphb
Tgl 29 April 2008

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-318, tgl 31 Maret 2009.
• Tiga RPP yaitu : RPP tentang Tatanan dan Penyelenggaraan Perkereta Apian, RPP tentang Prasarana Perkereta Apian dan RPP tentang Sarana Perkereta Apian digabung menjadi satu, berdasarkan rapat tanggal 26 Mei 2008, menjadi RPP tentang Penyelenggaraan Perkereta apian.

52

RPP tentang Prasarana Perkereta Apian

Departemen Perhubungan
No. B.12/HK.005/Mphb
Tgl 29 April 2008

53

RPP tentang Sarana Perkereta Apian

Departemen Perhubungan
No. B.12/HK.005/Mphb
Tgl 29 April 2008

54

RPP tentang Perubahan kedua atas PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Departemen ESDM
No. 1272/10/MEM.S/2009
Tgl 11 Maret 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-442, tgl 29 Mei 2009.

55

RPP tentang Perubahan PP N0.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Departemen Kehutanan
S.114/Menhut-II/2009
Tgl 23 Februari 2009

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa No. PPE.PP.02.03-582, tgl 14 Juli 2009.

56

RPP tentang Konservasi Energi.

Departemen ESDM
No. 7271/20/MEM.S/2008
Tgl 31 Desember 2008

• Surat hasil pengharmonisasian sedang disiapkan untuk dikirim ke pemrakarsa.

No

JUDUL

PEMRAKARSA
TANGGAL

KETERANGAN

1

RPP tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintahan Kota Batam dengan Badan Otoritas Batam

Departemen  Dalam Negeri
No. 188.31/637/SJ
Tgl 23 Maret 2007

• Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke Setneg dengan surat No. PPE.PP.02.03-307 tanggal 15 April 2008.
• Dikembalikan oleh Setneg tgl 16 Juli 2008 No. B-403/M.Sesneg/D-4/07/2008, Perihal Pengembalian RPP tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintahan Kota Batam dengan Badan Otoritas Batam

2

RPP tentang Bantuan TNI Kepada POLRI Dalam Rangka Tugas Keamanan

POLRI
No. B/51/1/2006
tgl 9 Januari 2006

• Sudah disusun draf RUU oleh Dep. Pertahanan

3

RPP tentang Fungsi Pemerintahan Tertentu dan Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

Departemen Dalam Negeri
No. B.475/M.Sesneg/8/2006
tgl 8 Agustus 2006, menunjuk surat dari Depagri No. 100/1574/SJ,
tanggal 21 Juli 2004
Tgl masuk 14 Agustus 2006

• Dengan diundangkannya Perpu No. 1 Th.2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka akan dilakukan redrafting oleh pemrakarsa dengan memfokuskan pada tata cara penetapan  kawasan khusus.
• Perlu diadakan Rapat kembali.

4

RPP tentang Pelaksanaan Pendaftaran Merk

Ditjen HAKI DEPKUMHAM
No. H-UM.01.03-01
31 Januari 2007

• Perlu rapat untuk membahas penyesuaian RPP ini dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai masalah permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar.

5

RPP tentang Koordinasi, pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyiidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

P O L R I
No. B/2526/IX/2006/Divbinkum
Tgl 8 November 2006

• Dari substansi tidak ada masalah hanya penyisiran teknis penyusunan perundang-undangan saja.

6

RPP tentang Jabatan Yang Tidak boleh di Rangkap Oleh Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara

Departemen Hukum dan HAM.
Tgl 28 April 2009

• Rapat pengharmonisasian RPP ini disepakati dalam judul ada penambahan hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung.
• Akan dilakukan rapat kembali dengan mengundang MA.
• Akan diagendakan 16 tanggal 29 Oktober 2009

7

RPP tentang Hak Cipta yang di Pegang Oleh Negara

Depkumham
Ditjen HKI
No. HKI.UM.01.01-55
Tgl 9 September 2009

• Disepakati untuk diteruskan dengan catatan Fokus pada Pasal 10 keseluruhan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Disarankan penyelesaian intern dan dilakukan penyisiran menyesuaikan dengan RUU tentang Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional.

8

RPP tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan daerah

Departemen Dalam Negeri
No. 161/3407/SJ
25 September 2009

• Dalam pembahasan Timkecil.

9

RPP tentang  Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan

Departemen Keuangan
No. S-519/MK.01/2008
Tgl 19 September 2008
Diterima 16 Oktober 2008

• Akan dilakukan rapat pleno akhir.

10

RPP tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Departemen Keuangan
No. S-754/MK.01/2008
Tgl 31 Desember 2008
Diterima 6 Januari 2008

• Sedang dilakukan rapat tim kecil.

11

RPP tentang Sumbangan dan Biaya Pembangunan Infrastruktur yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m UU Pajak Penghasilan

Departemen Keuangan
No. 273/MK.01/2009
Tgl 30 April 2009
Diterima 11 Mei 2009

• Belum dilakukan pengharmonisasian

12

RPP tentang Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang SIfatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan

Departemen Keuangan
No. 273/MK.01/2009
Tgl 30 April 2009
Diterima 11 Mei 2009

• Belum dilakukan pengharmonisasian

13

RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
No. 17/M.KUKM/VI/2009
18 Juni 2009

• Belum dilakukan rapat pengharmonisasian

14

RPP tentang Kriteria dan Persyaratan Perusahaan Publik bagi Badan Usaha Milik Negara

Departemen Keuangan
No. S-427/MK.01/2009
Tgl 10 Juli 2009
Diterima tgl 22 Juli 2009

• Belum dilakukan rapat pengharmonisasian

15

RPP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Departemen Keuangan
No. S-506/MK.05/2009
Tgl 24 Agustus 2009
Diterima tgl 3 Sept 2009

• Belum dilakukan rapat pengharmonisasian

16

RPP tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan Bagi Kapal yang Melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri

Departemen Keuangan
No. S-562/MK.01/2009
Tgl 24 September 2009
Diterima tgl 1 Oktober 2009

• Belum dilakukan rapat pengharmonisasian

17

RPP tentang Perum Jasa Tirta I

Kementerian Negara BUMN
No. S-652/MBU/2009
Tgl 15 September 2009
Diterima tgl 7 Oktober 2009

• Belum dilakukan rapat pengharmonisasian

18

RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II,

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII

Departemen Keuangan
No. S-569/MK.06/2009
Tgl 30 September 2009
Diterima tgl 10 Oktober 2009

• Mempersiapkan surat hasil pengharmonisasian dan penyisiran draft akhir

19

RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Departemen Keuangan
No. S-603/MK.06/2009
Tgl 5 Oktober 2009
Diterima tgl 19 Oktober 2009

• Mempersiapkan surat hasil pengharmonisasian

20

RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Departemen Keuangan
No. S-570/MK.02/2009
Tgl 30 September 2009
Diterima tgl 22 Oktober 2009

• Belum dilakukan rapat pengharmonisasian

21

RPP tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan

Departemen Keuangan
S-607/MK.06/2009
Tgl 12 Oktober 2009
Diterima tgl 22 Oktober 2009

• Belum dilakukan rapat pengharmonisasian

22

RPP tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Kepada LPEI

Departemen Keuangan
No. S-608/Mk.01/2009
Tgl 12 Oktober 2009
Diterima tgl 22 Oktober 2009

• Belum dilakukan rapat pengharmonisasian

23

RPP tentang Pemasaran Susu Formula Pengganti ASI

Departemen Kesehatan
No. 835/Menkes/X/2006
Tgl 18 Oktober 2006

• § Ada masukan dari Setneg mengenai dasar hukum pendelegasian Pasal 17 UU Kesehatan yang tidak mencerminkan isi materi muatan RPP yang dimaksud.
• § Penyampaian surat nomor : PPE.3.PP.02-176 tanggal 11 maret 2008 tentang Tindak lanjut RPP tentang Peningkatan Kesehatan Anak melalui ASI.

Dep.Kes. tidak  menindaklanjuti surat penyampaian tersebut.

24

RPP tentang Penerimaan Bantuan Iuran

Kemenko Kesra
B.90/KMK/depii/iv/2009

• RPP masih perlu diperbaiki terkait peristilahan mengenai BPJS

25

RPP tentang Perlindungan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
B-1225/Set-MenPP/Rokum/VII/2009

• Akan dilakukan rapat pengharmonisasian

26

RPP tentang Pendirian Universitas Pertahanan Indonesia Sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah

Departemen Pertahanan
141/MPN/HK/2009
Tgl 8 Oktober 2009

• Akan dilakukan rapat pengharmonisasian

27

RPP tentang Perubahan PP No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS

MenPAN
B/2278/M.PAN/6/2009
Tgl 30 Juni 2009

• Akan dilakukan rapat pengharmonisasian

28

RPP tentang Pedoman Umum Pengaturan TataLaksana Perizinan dan Non Perizinan

MenPAN
B/2679/M.PAN/8/2009
Tgl 31 Agustus 2009

• Akan dilakukan rapat pengharmonisasian

29

RPP tentang Transfusi Darah

Departemen Kesehatan
No. 358/MENKES/V/2009
13 Mei 2009

• Akan dilakukan rapat pengharmonisasian

30

RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No.35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Departemen Kehutanan
S.114/Menhut-II/2009
Tgl 23 Februari 2009

• Dephut akan melakukan pertemuan Bilateral terlebihdahulu dengan Deptemen Keuangan terkait perubahan mekanisme penghitungan dana reboisasi.

31

RPP tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api

Departemen Perhubungan
No. B.12/HK.005/Mphb
Tgl 29 April 2008

• Dephub masih memperbaiki draf hasil tim kecil.

32

RPP tentang Rentang Bendungan.

Departemen PU
No. HK.01.03-Mn/731
Tgl 4 desember 2008

• Dep. PU masih memperbaiki draf hasil dari tim kecil dan melakukan pertemuan bilateral dengan meneg LH sebelum pembahasan Tim Kecil berikutnya.

33

RPP tentang Penetapan TKI ke Luarnegeri Oleh Pemerintah.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
B.510/Men/SJ-HK/XII/2008
Tgl 30 Desember 2009

• Koordinasi dengan Biro Hukum Depnakertrans guna menemukan konsep baru.

34

RPP tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Departemen Kehutanan
S.421/Menhut-II/07
Tgl 2 Juli 2007

• Memperbaiki draf sesuai dengan masukan sector.

35

RPP tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Departemen Kehutanan
S.772/Menhut-II/2008
Tgl 11 November 2008

Departemen Kehutanan menyampaikan permohonan harmonisasi sekaligus masih melakukan pembahasan antar departemen.

36

RPP tentang Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Departemen Kehutanan
S.374/Menhut-II/2009
Tgl 13 Mei 2009

Departemen Kehutanan menyampaikan permohonan harmonisasi sekaligus masih melakukan pembahasan antar departemen.

37

RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Departemen Kehutanan
S.374/Menhut-II/2009
Tgl 13 Mei 2009

Departemen Kehutanan menyampaikan permohonan harmonisasi sekaligus masih melakukan pembahasan antar departemen.

38

RPP tentang Penyelenggaraan penataan Ruang.

Pekerjaan Umum
HK.01.03-DR/359
Tgl 10 Mei 2009

Akan dilakukan proses harmonisasi

39

RPP tentang Corporate Social Responsibility (CSR)

Direktorat Perancangan Ditjen PP Depkumham.
No. I/RPP-TJSL/VI/2009
Tgl 5 Juli 2009

Rapat Pleno.

40

RPP tentang Pengusahaan Parawisata Alam di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Departemen Kehutanan
No. S.572/Menhut-II/2009
Tgl. 23 Juli 2009

Mendapatkan masukan dari instansi lain.

41

RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Departemen Kehutanan
No. S.649/Menhut-II/2009
Tgl. 19 Agustus 2009

Akan dilakukan proses pengharmonisasian.

No

JUDUL

PEMRAKARSA
TANGGAL

KETERANGAN

1

RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Atas Merek dan Hak Cipta

Departemen Keuangan
No. S-431/MK.01/2007
Tgl 19 September 2007
Diterima 1 Oktober 2007

• Draf RPP dikembalikan kepada Menteri Keuangan dengan surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 117 tanggal 4 Februari 2009 agar drafnya disempurnakan.

2

RPP tentang Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Departemen Keuangan
No. S-608/MK.01/2007
Tgl 12 Des 2007
Diterima 7 Januari 2008

• RPP tentang Penghimpunan Data dan Informasi dikembalikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 116 tanggal 4 Februari 2009

3

RPP Tentang Tatacara Penetapan Serta Penggunaan Nama dan / atau Gambar Pahlawan Nasional untuk Kepentingan Umum

Departemen Sosial
No.135b/PPU-BH-PU/VII/2006
Tgl 31 Juli 2006

• Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE.PP.02.03-100 tanggal 2 Februari 2009.

4

RPP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Departemen Sosial
No. 345/SJ.PPU-BH/VI/2006
Tgl. 27 Juli 2006

• Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE.PP.02.03-100 tanggal 2 Februari 2009.